Kasimo “dood gewoon kampong jongen”

2,989 Dilihat

Kasimo lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1900. Ia merupakan anak ke empat dari sebelas bersaudara, ayahnya menjadi seorang prajurit yang mengabdi di Keraton Kesultanan Yogyakarta, karena pekerjaannya tersebut beliau memiliki hak untuk disebut sebagai Priyayi. Sementara sang Ibu bekerja untuk mengasuh anak – anaknya sambil membantu suaminya menambah penghasilan dengan berjualan di pasar.

Pada masa itu sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang anak laki – laki sulung dicalonkan untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Akan tetapi, karena Daliman (anak laki – laki pertama dalam keluarga Ronosantiko) meninggal dunia ketika masih kecil, maka anak kedua Mangoenprawiro, yang dipersiapkan untuk menggantikan ayahnya menjadi prajurit Mantrijeron. Sedangkan untuk Kasimo dan saudara – saudaranya yang lain dengan sendirinya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebagai anak kampung pada umumnya ( dood gewoon kampong jongen ), ia tidak membiarkan dirinya hanyut di lingkungan budaya abdi dalem dan Priyayi untuk berorientasi pengabdian kepada raja sebagai cita – cita hidup yang sudah digariskan atau hidup yang menjadi pepesten (keniscayaan) seorang anak Priyayi. Namun, Kasimo memilih untuk berani masuk pada hal baru dengan meninggalkan rumah untuk menempuh pendidikan yang baru, mungkin juga untuk mengejar mimpi – mimpi baru yang tidak terbatas dalam dunia kepriyayian.

Pendidikan adalah sarana

Suasana antusias masyarakat akan perubahan yang ditanadai dengan muncul banyaknya sekolah tempat anak – anak muda menempuh pendidikan itu dipacu dengan terbitnya surat kabar sebagai sarana informasi yang tumbuh memenuhi kebutuhan pembacanya. Diantaranya surat kabar yang terbit adalah Mataram, sebuah surat kabar dengan bahasa Belanda dan Retnodumilah yang terbit dalam edisi bahasa jawa. Pada suatu hari sebelum liburan puasa tahun 1912 terjadi suatu peristiwa yang mengubah seluruh hidup Kasimo. Saat itu Kasimo masih duduk di bangku kelas IV Sekolah Bumiputra Kelas Dua Gading. Seorang Belanda datang berkunjung ke sekolah dan ia berbeda dengan orang Belanda lainnya, orang Belanda ini sangat halus tegur sapanya dan ia juga pandai berkomunikasi menggunakan bahasa jawa. Orang Belanda ini bernama Pastor Franciscus van Lith SJ, kepala sekolah guru di Muntilan. Ternyata Pastor Van Lith datang untuk mencari murid yang akan tamat tahun ini, Kasimo yang waktu itu baru berusia 12 tahun merasa tertarik dan ia mengambil keputusan yang sangat berani untuk melanjutkan sekolah ke Muntilan. Rencana itu dibicarakan kepada ayahnya dan ayahnya setuju. Bagi Kasimo, menjadi guru tampak lebih menarik daripada tetap mencari pekerjaan di lingkungan keluarganya.

Perkembangan pendidikan orang – orang Katolik di Pulau Jawa tidak bisa dilepaskan dari usaha Misi Katolik yang sebetulnya telah dimulai pada awal abad ke – 19 dari Kota Semarang. Tempat – tempat ibadah Katolik di Semarang antara tahun 1808 dan 1824 masih menumpang di Gereja Blendug (Protestan). Pada tahun 1824 – 1875 mulai digunakan sebuah gedung besar di Paradeplein (sekarang Taman Srigunting) yang lantai bawahnya dipakai untuk bangunan gereja dan atasnya di pakai untuk pastoran. Pada tahun 1875 Gereja Gedangan diresmikan dan digunakan sebagai gereja induk, ketika Gereja Randusari selesai dibangun dan dijadikan sebagai katedral, tempat Uskup Semarang tinggal.

Peran golongan terpelajar Katolik di Indonesia tidak dapat lepas dari peran dan kepeloporan Romo Van Lith yang datang ke Semarang pada tahun 1896 dan membuka sekolah di Kolose Xaverius di Muntilan. Sekolah yang diselenggarakan Van Lith dan teman – temannya menyediakan beasiswa bagi para siswa. Beasiswa itu amat menarik hati Kasimo karena terbuka kesempatan baginya untuk masuk ke jenjang sekolah lebih tinggi tanpa harus menambah beban orang tuanya. Pada saat itu belum ada gambaran akan jadi apa dirinya kelak. Kasimo ke Muntilan memang tidak untuk menjadi Katolik, karena Sekolah Guru di Muntilan adalah sekolah swasta pertama yang ada di Indonesia dan di akui pemerintah. Di sekolah guru, bahasa Belanda mulai di ajarkan tahun 1865, dan pada tahun 1871 sebagai bahasa wajib. Akan tetapi, pada tahun 1885 dan tahun 1871, bahasa Belanda tidak lagi merupakan bahasa wajib. Pada abad ke – 20 sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang pendidikan, pendidikan guru mengalami perubahan. Selain pemerintah kolonial, Zending dan Misi, organisasi keagamaan dan swasta juga mendirikan sekolah. Pater Van Lith dengan Kolose Xaverius di Muntilan merupakan salah satu contohnya. Di samping itu organisasi keagamaan lain, diantaranya Muhammadiyah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta.

Dibandingkan dengan tempat kediaman orang tuanya, asrama di Muntilan termasuk lebih menyenangkan, sekalipun keadaaan di sana masih sederhana. Ketika Kasimo datang ke Muntilan, motivasi pertamanya adalah ingin sekolah. Selama dasawarsa pertama murid – murid disana berasal dari keluarga Muslim, baik yang taat maupun yang tidak taat. Tidak ada kewajiban untuk mempelajari agama Katolik. Namun, pengaruh pastor disana sangat kuat, sehingga dapat dikatakan semua siswa meminta diri untuk dibaptis sebelum masa sekolah mereka berakhir, bahakan ada pula yang melanjutkan pelajaran menjadi pastor. Ketika kasimo duduk di kelas persiapan Kweekschool di Muntilan R.M Djajoes (kelak menjadi Mgr. Adrianus Djajasapoetra, Uskup Jakarta, 1954 – 1970) duduk di kelas VI dan pemuda Soegija (kemudian menjadi Mgr. Albertus Soegijapranta SJ, Uskup Semarang, 1940 – 1964), pahlawan nasional duduk di kelas V. Di Muntilan, semua murid dihormati dan dikasihi sehingga tidak ada diskriminasi ras di lembaga pendidikan itu. Oleh karena itu pendidikan di kolose tidak hanya menekankan studi tetapi juga belajar hidup teratur pada hari biasa.

Di Muntilan, hobi membaca Kasimo makin berkembang, lebih – lebih setelah berkenalan dengan Radius Sardjono yang lebih banyak mempengaruhinya sehingga ia lebih giat membaca. Kegemaran membaca itu kemudian sangat bermanfaat ketika Kasimo menjadi anggota Klub Diskusi di sekolahnya. Setiap hari minggu tertentu mereka berkumpul dan salah seorang anggota harus menyampaikan pidato atau pendapat yang mengomentari suatu masalah yang dianggapnya paling menarik. Teman – teman yang lainnya harus menyanggah atau memberikan pendapat, saat itu tampak benar ketekunan Kasimo saat membaca sehingga ia banyak memberikan sumbangan yang besar terhadap kemampuannya menyampaikan argumentasi.

Teman Kasimo yang paling akrab di Muntilan adalah Soegihardjo, yang kemudian menjadi bruder. Selama sekolah di Muntilan, Kasimo juga berkenalan dengan banyak pemuda yang kemudian terjun secara aktif dalam pergerakan nasional. F.S Harjadi dan R.M Jakob Soedjadi adalah dua temannya yang kemudian bersama – sama Kasimo mendirikan Partai Politik pada tahun 1923, yaitu Pakempalan Politik Katolik Djawi. Djajoes dan Soegija adalah dua temannya yang lainnya. Kasimo yang terkesan saat pertama kali bertemu dengan Romo Van Lith, memanggilnya ndoro yang berbudi pekerti serta bertutur kata halus sehingga menyentuh hati orang jawa. Dalam identitas kejawaan, kekatolikan anak – anak itu diperkembangkan. Di samping dipengaruhi oleh pemikiran Van Lith, sikap Kasimo juga dipengaruhi oleh seorang gurunya, Pastor Henricus van Driessche SJ (1875-1934) yang mengajarkan bahwa perintah ke – 4 dari Hukum Allah yang menyatakan “hormatilah ayah ibumu” dalam Sepuluh Perintah Allah yang berlaku dalam Gereja Katolik. Rupanya, meskipun belajar di sekolah guru, Kasimo mempunyai cita – cita lain. Ia ingin belajar pertanian, terjadi pada tahun 1918, ketika duduk di kelas V, karena ada pertauran HIS yang mengatakan bahwa bagi mereka yang ingin melanjutkan sekolah lain, boleh meninggalkan sekolah guru itu setelah kelas lima. Selama menempuh pendidikan di Muntilan Kasimo tetap berkeinginan mendalami ilmu pertanian.

Kasimo memilih melanjutkan sekolah pertanian menengah atau MLS di Bogor. Pada masa itu MSL di Bogor merupakan sekolah pertanian yang terkemuka di Hindia Belanda yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jendral pada bulan Agustus 1913. Bersama dengan seorang temannya, CI.Soepardjo, Kasimo menuju kota hujan Bogor untuk belajar pertanian. Setahun kemudian menyusul temannya, R. Soenardi dan F.Soedjadi. Kasimo mengaku kesulitan dengan minimnya beasiswa untuk hidup di Bogor, maka Pater Van Lith mengusahakan sewa rumah dari seorang temannya dengan harga murah untuk disewa oleh Kasimo dan teman – temannya.

Pergerakan

Ketika Kasimo masih belajar di Muntilan, iklim pergerakan nasional yang melanda kota – kota besar di seluruh Indonesia juga sudah berhembus dan mempengaruhi murid – murid Kweekschool Muntilan. Akan tetapi, kesempatan yang luas baru terbuka setelah mereka meninggalkan sekolah. Banyak di antara bekas murid – murid Kweekschool Muntilan yang menjadi anggota Budi Oetomo. Banyak pula yang masuk Jong Java serta perkumpulan – perkumpulan sekolah, yang pada zaman itu bersifat sebagai organisasi politik. Kasimo juga menjadi anggota Jong Java. Selain aktif sebagai anggota Jong Java, Kasimo juga menjadi anggota Ceres, yaitu organisasi murid – murid MLS. Pada tahun 1920, ketika duduk di bangku kelas III Kasimo terpilih sebagai Ketua Ceres. Selain pengalaman berorganisasi, Kasimo selama tinggal di Bogor juga mendapat kesempatan untuk memperluas lingkungan pergaulannya. Kasimo disana berkenalan dengan pemuda – pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia yang memeluk berbagai agama dan kepercayaan. Dengan bekal ilmu pengetahuan serta pengalaman inilah Kasimo terjun kedalam masyarakat. Tugasnya yang pertama di perkebunan karet milik Negara di Merbuh yang terletak di Kabupaten Kendal, di sebelah barat kota Semarang.

Pada suatu hari Kasimo menerima seorang buruh yang telah dipecat di bagian lain. Ia tidak tahu tentang adanya instruksi yang melarang bagian tertentu menerima buruh yang telah di pecat dari bagian lain. Namun ia tetap mempekerjakan buruh yang bersangkutan, akibatnya dia dipanggil menghadap pemimpin tertinggi dan ia dikatai sebagai monyet, namun Kasimo tidak tinggal diam , Kasimo yang sudah marah pun mengatakan bahwa pimpinannya itu juga monyet. Mungkin seumur hidupnya direktur Belanda di Merbuh itu belum pernah dikatakan “monyet” oleh seorang inlander seperti Kasimo sehingga ia menjadi kalap. Kemudian Kasimo segera lari dan mengumpulkan semua pakiannya dan meninggalkan daerah Merbuh. Kasimo segera menulis surat kepada bekas gurunya, kepala sekolah pertanian menengah Bogor untuk meminta bantuan. Akan tetapi lawannya sudah lebih dahulu memblacklist di perkebunan lain untuk tidak menerima Kasimo. Namun, ia masih di beri kesempatan jika mau ia masih dapat menjadi guru sekolah petanian di Tegalgondo, dan Kasimo menerima tawaran tersebut.

Pendidikan Muntilan membentuk karakter Kasimo dan para lulusan lainnya menjadi pemuda yang mencintai bangsa dan tanah airnya. Dalam kiprah dan peran di masyarakat, Kasimo membedakan dengan jelas antara apa yang menjadi milik pribadi dan milik umum atau milik Negara. Kasimo dan kawan – kawannya waktu itu sebagai umat Katolik mengambil sendiri posisi moralnya dalam berpolitik. Dalam keyakinan Katolik keterlibatan dalam dunia itu bukan suatu yang bersifat pilihan, tetapi imperative karena Tuhan sendiri peduli pada nasib manusia.

Munculnya Kasimo dan kawan – kawannya sebagai kekuatan politik baru mewakili golongan katolik pribumi yang masih sangat kecil jumlahnya dalam pergerakan nasional Indonesia memang tampak sebagai suatu hal yang musykil pada waktu itu. Kasimo muda menyadari bahwa sebagian dari golongan Katolik yang jumlahnya sangat kecil, pilihan politik tidak banyak. Demikian pula ketika ada kesempatan untuk menjadi anggota Volksraad (Dewan rakyat). Para anggota Volksraad sebagian besar terpilih secara tidak langsung melalui dewan perwakilan kota praja, kabupaten dan provinsi. Sebagian lainnya diangkat oleh gubernur jendral.

Ketika Kasimo sudah menjadi anggota Volksraad itu, ia sudah bermukim di Solo, dan ia bekerja di Jawatan Pertanian Surakarta. Kasimo harus bolak balik Solo – Jakarta setiap kali ada sidang anggota Volksraad. Kasimo ikut serta dalam Petisi Soetardjo yang diajukan pada tanggal 15 Juli 1936. Pada awalnya petisi tersebut tampak tidak kontroversial, namun pidato Kasimo yang mendukung petisi itu merupakan pernyataan anti penjajahan yang paling keras yang dibuatnya. Partai Katolik juga sangat mendukung Kasimo, namun sebagai kertua partai Katolik pada masa Hindia Belanda Kasimo memiliki tantangan yang cukup berat. Ia harus membuktikan bahwa orang Katolik Indonesia adalah orang Katolik sejati, orang Indonesia yang berjiwa nasionalis, dan yang dalam bidang kenegaraan mempunyai juga keinginan dan cita – cita yang sama seperti golongan lain. Partai Katolik tidak ada hubungan struktural dengan Gereja Katolik meskipun keduanya berurusan dengan manusia dan masyarakat. Gereja Katolik berjuang untuk memenuhi kebutuhan rohani, sedangkan Partai Katolik berjuang untuk memenuhi kebutuhan duniawi atau jasmani manusia.

Pada hari kamis, 9 Juli 1925, Kasimo akhirnya menikah dengan seorang gadis bernama Aloysia Moedrijah. Pada waktu itu usia pernikahan masih muda, tidak ada tuntutan macam – macam seperti sekarang. Setelah menikah Kasimo mendapat nama Endrawahjana, dan tidak lama juga setelah itu Moedrijah mengandung, karena di Tegalgondo tidak ada rumah sakit, karena ketika akan melahirkan, Nyonya Kasimo kembali ke Pakualaman. Akhirnya pada tanggal 11 April 1926 lahirlah anak pertama mereka yang diberinama Theresia Wartirah. Tahun berikutnya lahirlah Ignatius Wartono, satu – satunya anak lelaki dalam keluarga Kasimo, seperti halnya ayah pada umumnya Kasimo senang menggendong dan menimang anak lelakinya itu, namun tidak dengan adik – adik mereka – Wartini,Wartijah,Wartiwi, dan Wartati – karena pada waktu itu Kasimo sudah bertambah kesibukannya di Volksraad.

Ditengah kemapanan Kasimo sebagai pegawai negeri dan anggota Volksraad, bayang – bayang invansi Jepang ke Asia Tenggara makin jelas dan menjadi perbincangan di Hindia Belanda. Invasi Jepang di Asia dimulai dengan penyerbuan Jepang ke Manchuria tahun 1931. Sejak kedatangan jepang sejak bulan maret 1942 hingga januari 1943, gereja Katolik di Indonesia menderita krisis berat, hampir semua pastor, bruder, dan suster (biarawati) asal luar negeri dimasukkan ke kamp tahanan. Pada waktu itu Kasimo masih bekerja sebagai Kepala Jawatan Pertanian di Surakarta, dan saat itu pada hari jumat Kasimo diciduk oleh Kempetai (polisi rahasia). Kasimo sendiri selama 53 hari di dalam tahanan tidak mempunyai hubungan dengan keluarga. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, tampak adanya perubahan terhadap sikap Kasimo. Terlebih setelah Jepang kalah dan Republik Indonesia berdiri. Saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan di Jakarta, Kasimo masih tinggal di Surakarta.

Dalam lansekap eforia dan kisah sesuai proklamasi kemerdekaan itu, sebagai kepala jawatan pertanian, Kasimo di panggil ke Yogyakarta dan diangkat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi sebagai parlemen sementara RI. Begitu Maklumat Pemerintah dikeluarkan, Kasimo segera mengundang para pemimpin Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) yang ada di Surakarta untuk rapat. Kongres yang diadakan di Surakarta memutuskan untuk mengganti nama Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI) dengan Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) yang tetap berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa serta asas – asas Katolik. Selain mendirikan PKRI, kongres tersebut juga memutuskan untuk membantu Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia (AMKRI).

Pada bulan April 1947 Kasimo kemudian diangkat menjadi anggota delegasi RI perundingan antara pemerintah Belanda dan Pemerintah RI yang telah dilaksanakan beberapa kali. Pada tanggal 3 Juli 1947 dibentuklah Kabinet Amir Sjarifuddin. Di dalam kabinet tersebut, Kasimo mendapat kursi Menteri Muda Kemakmuran , yang meliputi pertanian, perdaganagn, perindustrian, dan pertambangan.

Dalam upaya diplomatik Kasimo juga dilibatkan, pertimbangan saat itu dipilihnya Kasimo adalah karena di dalam delegasi Belanda duduk seorang Partai katolik Belanda yaitu Max dan Poll. Partai Katolik Belanda atau Katholieke Volkspartij (KVP) pada waktu itu merupakan partai politik terbesar di negeri Belanda. Selama 3 bulan manjadi anggota delegasi Indonesia , secara resmi memang tidak banyak hal yang bisa dilakukan Kasimo, namun ia berusaha memberikan sumbangannya yaitu dengan mengadakan pertemuan rahasia dengan anggota delegasi Belanda, Max van Poll. Kasimo mengimbau dengan sungguh – sungguh kepada Max van Poll agar ia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah dilancarkannya aksi militer terhadap Republik Indonesia, namun sayangnya hanya di tanggapi dengan dingin, tentu saja itu membuat Kasimo kecewa. Pada masa perjuangan itu terasa sekali rakyat kekurangan pangan, terutama juga karena sebagian dari wilayah Republik memang terdiri atas daerah minus. Kasimo sebagai Menteri Muda Kemakmuran mau tidak mau harus memikirkan masalah sandang dan pangan ini, maka dari situ lahirlah “Kasimo Plan” atau rencana Kasimo ini adalah semacam rencana produksi tiga tahun (1948 – 1950 ) yang sederhana,
Plan Kasimo ini berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali lahan kosong, dan perpindahan penduduk ke Sumatera.

Pada tanggal 6 Juli 1949, Yogyakarta akhirnya dikosongkan dari tentara Belanda dan rakyat Yogyakarta menyambut kembali kedatangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh.Hatta dari Pulau Bangka. Setelah kembalinya Soekarno – Hatta maka pada tanggal 23 Agustus 1949 di Deen Hag diadakan Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang menetapkan atau menyetujui bahwa pada tanggal 21 November 1949 ialah Indonesia menjadi Negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS), selama pemerintahan RIS Kasimo tidak duduk sebagai menteri tetapi menjadi anggota DPR – RIS wakil Partai Katolik. RIS yang berumur 9 bulan melebur menjadi NKRI pad tanggal 15 Agustus 1950. Sesudah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, pemerintahan RI berpindah dari Yogyakarta kembali ke ibu kota RI, Jakarta, Demikian pula dengan Kasimo yang ikut berpindah ke Jakarta.

” Partai Katolik Republik Indonesia bukanlah partai milik Gereja Katolik atau partai umat Katolik, melainkan partai bagi umat Katolik yang beritikad dan berikhtiar memperjuangkan kepentingan umum seluruh bangsa, seperti ditulis dalam Anggaran Dasar Partai Katolik.” Bagi Kasimo dan kawan – kawan seperjuangan di partai Katolik, konstitusi juga dibuat untuk manusia dan bukan sebaliknya. Ada satu prinsip Kasimo yang sering diungkapkan dan menjadi moto Partai Katolik, yaitu Salus Populi Suprema Lex (Kesejahteraan rakyat/umum adalah hukum tertinggi) atau lebih lengkapnya Salus Populi Suprema Lex Esto (hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi).

Dalam masyarakat politik golongan Katolik, Kasimo diterima dengan sepenuh hati, tidak hanya diterima oleh masyarakat Katolik Jawa, tapi juga oleh masyarakat Katolik luar Jawa. Pada tahun 1955 pemilihan umum partai pertama kali dilakukan, yang hasilnya diumumkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 1956. Ketika itu Partai Katolik meraih 770.740 suara untuk DPR dan 748.591 suara untuk Konstituante. Dengan jumlah tersebut, Partai Katolik memperoleh 6 dari 260 kursi di DPR (atau 2,3 persen) dan 10 dari 520 kursi di konstituante (yaitu 1,9 persen).

Bagi seorang Kasimo dan kawan – kawan dalam Partai Katolik, mereka meyakini bahwa Negara bukanlah religious institution, melainkan sebuah human institution biasa yang ruang kerjanya terletak pada politis-ekonomis yang menjadi roeping (panggilan hidup)-nya untuk mengorganisasikan sesuai dengan keadilan (gerechtigheid). Kasimo dari partai katolik meskipun secara ideologi pada waktu itu bertentangan dengan Sjafruddin Prawiranegara dari Masyumi, namun hubungan pribadi keduanya sangat erat.

Pada tanggal 22 April 1959 Bung Karno pergi ke Bandung untuk menganjurkan kepada Konstituante supaya memberlakukan saja UUD 1945 dalam pidatonya yang berjudul Res Publica yang artinya “Negara, pemerintah, atau hal yang menyangkut orang banyak”. Kasimo sebagai wakil partai Katolik menghadapi dilema, di satu pihak ia ingin tetap mempertahankan sistem demokrasi, di lain pihak ia tetap ingin agar dasar Negara RI adalah Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, ia menyarankan agar sidang Konstituante membuka kesempatan untuk mengajukan amandemen – amandemen pada undang – undang dasar tersebut.

Bagi Kasimo, soal dasar Negara ini merupakan soal hidup dan mati bangsa. Kasimo berkeyakinan bahwa hanya dengan Pancasila sebagai dasar Negara, maka di Indonesia akan terjamin kesetaraan antarwarganya serta kebebasan agama. Kasimo harus mengadakan pilihan yang sulit sekali dalam situasi politik yang terjadi. Kasimo pernah menjabat sebagai Direktur Kopra Fonds. Bersamaan dengan kegiatan untuk konsolidasi Partai Katolik, Kasimo mengunjungi sentra – sentra produksi kopra, seperti Kalimantan Barat, sekitar Teluk Tomini, Minahasa, dan Makassar. Sejak krisis malaise, industri gula mengalami kemerosotan sebagaimana halnya dengan kopi dan hasil perkebunan lainnya. Kasimo-lah yang pertama – tama mengusahakan agar sistem sewa tanah oleh pabrik gula diganti dengan sistem tebu rakyat, di mana para petani menanam tebu sendiri dan menjualnya kepada pabrik gula. Kasimo mulai mengenal tanaman tebu pada tahun 1920 –an, Kemudian Kasimo melakukan percobaan penanaman tebu, dari percobaan selama enam tahun itu ternyata bercocok tanam tebu itu tidak sulit.

Alasan Kasimo memilih tanaman tebu utnuk percobaannya dengan murid – muridnya itu terjadi di daerah sekitar Tegalgondo (Yogyakarta, Surakarta) tempat asal daerah sebagian besar muridnya akan bekerja. Dalam hubungan ini ia banyak mengeluarkan peraturan baru di bidang perkebunan tebu serta produksi gula, antara lain menjadi sistem tebu rakyat. Sistem ini menganjurkan agar rakyat sendiri yang menanam tebu dan kemudian, melalui koperasi, menjual tebunya kepada pabrik gula berdasarkan kontrak tahunan yang disetujui kedua belah pihak. Untuk mendorong pelaksanaanya, ia membentuk jatra singkatan dari Jajasan Tebu Rakjat. Gagasan jatra ini mula – mula mendapat tentangan dari banyak pihak, namun Kasimo sendiri memilih sistem tebu rakyat untuk dijadikan revolusi bagi dirinya sendiri. Ternyata hasil usaha yang telah dirintisnya itu tidak hilang tanpa bekas. Pada tahun 1960 ia diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Pada saat itu ia menjadi anggota DPAS terjadi peristiwa berdarah pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan nama “Peristiwa G30S/PKI”. Kasimo bersama DPP Partai Katolik, yaitu Frans Seda, R.G.Doeriat, Harry Tjan Silalahi, mengahadap Presiden Soekarno karena mendapat banyak surat dari pastor yang mengatakan sudah tidak tahan dengan peristiwa pembunuhan – pembunuhan dengan alasan pembersihan terhadap anasir PKI dan pada tahun 1973, Kasimo berhenti sebagai anggota DPAS.

Fase Irian Barat

Perjuangan merebut kembali Irian Barat sebenarnya sudah dimulai sejak Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Kasimo selalu berpendirian bahwa Irian Barat merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Tambahan pula, berdasarkan keyakinannya yang kuat bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka, Kasimo berpendapat bahwa rakyat Irian Barat pun memiliki hak sepenuhnya untuk menikmati kemerdekaan. Ketika terjadi konfrontasi dengan Belanda terkait masalah Irian Barat, Partai Katolik tidak berdiam diri, Kasimo pada awal 1960 (masih menjabat ketua partai) menulis sebuah surat terbuka pada KVP, partai politik golongan Katolik di negeri Belanda, yang menguasai sepertiga jumlah kursi dalam perlemen Belanda, Kasimo juga menuduh KVP sesungguhnya ikut bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan politik yang dijalankan Pemerintahan Belanda. Akan tetapi sebaliknya, surat terbuka Kasimo itu juga mengundang banyak rekasi yang memihak Indonesia. Akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat akhirnya secara resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Perjuangan berat berpartai

Sebagai seorang pemimpin partai, Kasimo beberapa kali mengalami percobaan hidup. Percobaan terberat ialah ketika ia harus menentang Presiden Soekarno dalam tahun 1957, ketika Bung Karno menawarkan “Konsepsi Presiden” kepada partai – partai politik. Sekalipun dengan berat hati, Kasimo dengan tegas menolak dan tetap mengatakan tidak, sebagian dari tokoh politik lain juga nelihat bahaya dari gejala – gejala baru dari sikap dan tingkah laku politik Soekarno terhadap demokrasi. Alasan Kasimo berdasarkan alasan prinsipiil ketatanegaraan. Kabinet adalah kabinet presidensiil, tetapi sistemnya sistem parlementer. Dalam kabinet itu, PKI dapat bermanuver politik, tetapi yang harus mempertanggung jawabkan adalah Presiden Soekarno. Dengan demikian, sistem kabinet dipandang Kasimo tidak prospektif yang akan mengundang banyak masalah, tetapi hanya menguntungkan satu partai yaitu PKI.

Bagi Kasimo sikap terhadap PKI memang sudah tidak bisa ditawar – tawar lagi. Untuk menyikapi kebijakan politik Presiden Soekarno dalam internal Partai Katolik, selama tiga hari tiga malam dihabiskan oleh kongres untuk menilai kebijakan DPP di bawah pimpinan Kasimo, akhirnya kebijakan DPP diterima dengan aklamasi. Sementara itu, Partai Katolik, dalam pernyataannya tanggal 20 juni 1960 tetap memperingatkan pemerintahan akan cara yang tidak demokratis dalam pembentukan parlemen baru. Partai katolik sukar untuk menerima konsepsi presiden, baik ditinjau dari segi praktis maupun prinsipiil. Dari sudut prinsipiilnya karena bertentangan dengan asas – asas katolik, dari sudut praktisnya Konsepsi Presiden sukar untuk membawa penyelesaian kesulitan – kesulitan Negara. Sebagai seorang demokrat, Kasimo waspada terhadap ancaman bagi demokrasi yang terkandung dalam keikutsertaan PKI dalam kabinet. Setelah kongres Partai katolik tahun 1958, ia merasa waktunya telah tiba untuk mengundurkan diri sebagai ketua umum partai dan menyerahkan tugas itu kepada orang lain yang lebih muda dan lebih cakap. Namun permohonan Kasimo itu tidak dapat segera di lakasanakan. Bukan karena DPP tidak mau menghormati keinginan Kasimo, melainkan , karena pada waktu itu terjadi suatu hal yang membuat DPP bahwa pengunduran Kasimo pada saat itu tidak tepat. Partai katolik pasca kepemimpinan Kasimo di bawah kepemimpinan Frans Seda melakukan strategi dengan bekerja sama dengan kekuatan yang disebut dengan “kekuatan A – A “, yaitu ABRI (sekarang TNI) dan Agama atau paratai – partai yang berhaluan agama.

Disamping sebagai pejabat Negara dan anggota komisi, Kasimo masih berperan sebagai tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Katolik, terhadap keluarganya sendiri Kasimo menjaga jarak agar tidak mengahalngi kiprahnya sebagai seorang politikus. Ketika partai katolik difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, timbul keinginan untuk mendirikan satu lembaga yang akan menggodog dan menyalurkan inspirasi dan aspirasi Katolik dengan alasan bahwa yang difusikan adalah mengenai kegiatan operasional praktis politiknya sedangkan tugas partai untuk penggodogan inspirasi dan aspirasi tidak difusikan. Akan tetapi, Kasimo adalah seorang yang berjiwa besar, seorang yang selalu berpendirian bahwa kepentingan umum harus didahulukan di atas segala – galanya.

Ia sadar bahwa keadaan ketika itu sudah jauh berubah dibandingkan dengan zaman 50 tahun sebelumnya pada waktu ia bersama teman – temannya mendirikan partai untuk golongan Katolik Jawa. Namun sekalipun kecewa dengan kadaan perumusan pengelompokan partai katolik terhadap PDI, Kasimo dengan hati besar menerima integrasi Partai katolik ke sana. Lagipula Kasimo ketika itu merasa cukup optimistis bahwa konsensus yang dicapai di antara ke – 5 partai yang masuk PDI akan dapat ditepati.

Perjalanan karir usaha

Kasimo bersama teman – temannya juga terlibat dalam bidang usaha. Pada tahun 1970 ia duduk sebagai komisaris PT Gramedia yang bergerak dalam bidang percetakan untuk surat kabar harian kompas dan majalah intisari. Memasuki tahun 1970-an Kasimo juga bersyukur karena sang istri dapat berkumpul kembali di Jakarta dengan ibu Kasimo setelah beberapa lama tinggal di rumah orang tuanya di Yogyakarta. Kasimo tidak hanya orang besar oleh peranan sejarahnya untuk umat Katolik dan untuk pembangunan bangsa dan Negara. Kasimo tidak hanya meninggalkan warisan etika politik untuk zaman – zaman pancaroba atau zaman perubahan. Atas jasa – jasanya Kasimo mendapat anugerah bintang gerilya, bintang Mahaputra Adi Pradana dari Pemerintah RI, dan bintang perak besar sebagai Komander Ordo Santo Silvester pada tahun 1952 dari Paus Pius XII.

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono meninggal dengan tenang pada hari jumat 1 Agustus 1986. Kepergian Kasimo tentu mendatangkan kesedihan mendalam bagi keluarga, khususnya istri tercinta. Sang istri menyusul kepergian suaminya tepat ketika peringatan 1000 hari wafatnya Kasimo.

Dalam kisah hidup dan perjuangan Kasimo, paling tidak ada empat hal yang tetap relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia untuk diaktualisasikan pada masa sekarang.

Pertama, prasyarat bagi seorang politikus pertama – tama adalah moralitasnya, yaitu ketulusan untuk menjadikan politik sebagai sarana perjuangan bagi kemerdekaan, bagi demokrasi dan bagi kesejahteraan bangsanya.

Kedua, Demokrasi harus dimulai dan dilanjutkan.

Ketiga, yang bisa dipelajari dari kisah hidup Kasimo adalah mekanisme kelembagaan bangsa Indonesia yang harus mampu memberi tempat dan kesempatan kepada pemimpin yang bermoral dan mau mengabdi untuk kesejahteraan bangsa.

Dan keempat, seorang politikus harus berpikir operasional.

disarikan dari berbagai sumber : Kasimo – Biografi – Politik Bermartabat ; Kasimo – Hidup dan Perjuangannya ; Kasimo – Sebuah Kenangan pada usia ke 80 ; Pak Kasimo – Kesan dan Pesan untuk mereka yang mau mengikuti Pak Kasimo ; IJ Kasimo – Politik Kesejahteraan Umum.